Mas Rio Bersuara di DPR RI: Faktor Kebencanaan Harus Jadi Variabel Utama TKD

JATIMTIMES - Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo atau akrab disapa Mas Rio kembali menyuarakan kepentingan daerah terdampak bencana dalam forum nasional. Kali ini, Mas Rio secara tegas mendorong agar faktor kebencanaan dijadikan variabel utama dalam skema Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Dorongan tersebut disampaikan Mas Rio dalam rangkaian rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum (RDP/RDPU) bersama Komisi XI DPR RI serta Kementerian Keuangan, Selasa (03/2/2026). Dalam forum itu, Mas Rio membeberkan dampak serius bencana banjir bandang yang melanda Situbondo dan membebani keuangan daerah.

Baca Juga : Campak Mengintai Anak Usia Sekolah di Kota Malang, Dinkes Turun Tangan Imunisasi Massal

Mas Rio menilai, daerah-daerah yang kerap dilanda bencana membutuhkan perlakuan fiskal khusus. Menurutnya, skema TKD saat ini belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil daerah yang harus mengalokasikan anggaran besar untuk penanganan bencana dan pemulihan ekonomi masyarakat.

“Bencana bukan hanya persoalan alam, tetapi juga berdampak langsung terhadap fiskal daerah dan keberlanjutan pembangunan,” tegas Mas Rio dalam forum tersebut.

Dalam paparannya, Mas Rio menjelaskan bahwa banjir bandang yang terjadi di Situbondo menimbulkan kerusakan infrastruktur, lahan pertanian, serta mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi ini memaksa pemerintah daerah melakukan realokasi anggaran yang cukup signifikan.

Ia mengungkapkan, tanpa dukungan fiskal yang memadai dari pemerintah pusat, daerah akan kesulitan menjaga keseimbangan pembangunan dan pelayanan publik. Oleh sebab itu, ia meminta agar anggaran kebencanaan tidak lagi diposisikan sebagai faktor tambahan, melainkan menjadi variabel utama dalam perhitungan TKD.

Mas Rio juga menegaskan bahwa permintaan penguatan TKD bukan semata-mata soal dana. Lebih dari itu, langkah tersebut dinilai penting demi menjaga keberlanjutan ekonomi daerah, terutama bagi masyarakat kecil yang terdampak langsung oleh bencana.

“Kalau fiskal daerah terganggu, yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat. Pemulihan ekonomi pascabencana tidak bisa ditunda,” ujarnya.

Menurut Mas Rio, kebijakan fiskal yang sensitif terhadap risiko bencana akan menciptakan keadilan antardaerah. Daerah rawan bencana, kata dia, membutuhkan afirmasi anggaran agar tidak tertinggal dalam pembangunan.

Baca Juga : 390 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Malang Sedang Proses Verifikasi dan Pembangunan Gerai

Dalam forum RDPU tersebut, Mas Rio juga mengajak pemerintah pusat untuk melihat kebencanaan sebagai isu struktural, bukan insidental. Dengan demikian, kebijakan transfer keuangan dapat lebih adaptif terhadap tantangan perubahan iklim dan meningkatnya intensitas bencana alam.

Usulan tersebut mendapat perhatian dari anggota Komisi XI DPR RI dan perwakilan Kementerian Keuangan. Mereka mencatat berbagai masukan dari pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan fiskal ke depan.

Mas Rio berharap, suara dari daerah atau “suara dari hilir” benar-benar didengar dalam perumusan kebijakan nasional. Ia optimistis, dengan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, sistem transfer keuangan dapat menjadi instrumen yang lebih adil, responsif, dan berpihak pada daerah terdampak bencana.

Pemerintah Kabupaten Situbondo pun berkomitmen untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui jalur konstitusional. Mas Rio menegaskan bahwa keberanian menyampaikan kondisi riil daerah merupakan bagian dari tanggung jawab kepala daerah dalam menjaga keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.