JATIMTIMES - Tidak semua umat Muslim di dunia bisa merayakan Idulfitri dengan leluasa. Di beberapa negara, pemerintah menerapkan aturan ketat yang membatasi simbol keagamaan hingga kegiatan yang berkaitan dengan hari besar Islam.
Dua wilayah yang belakangan menjadi sorotan adalah Tajikistan dan sebagian wilayah Spanyol. Di tempat tersebut, pemerintah setempat mengeluarkan kebijakan yang dinilai membatasi sejumlah praktik yang berkaitan dengan perayaan Idulfitri dan Iduladha.
Baca Juga : Panduan Lengkap Salat Idulfitri 2026: Niat, Bacaan, Tata Cara hingga Doa
Tajikistan Larang Pakaian Islam dan Tradisi Idulfitri
Pemerintah Tajikistan melalui majelis tinggi parlemen, Majlisi Milli, mengesahkan undang-undang yang melarang penggunaan apa yang disebut sebagai “pakaian asing”. Aturan ini secara luas dikaitkan dengan jilbab serta pakaian tradisional Islam lainnya.
Undang-undang tersebut disahkan dalam sidang yang dipimpin Ketua Majlisi Milli, Rustam Emomali, pada 19 Juni 2024.
Selain menyoroti soal pakaian, aturan baru tersebut juga menargetkan sejumlah tradisi yang biasa dilakukan saat hari raya Islam. Salah satu tradisi yang dilarang adalah idgardak, yaitu kebiasaan anak-anak berkeliling dari rumah ke rumah untuk meminta hadiah ketika perayaan Idulfitri dan Iduladha.
Pembatasan terhadap simbol keagamaan di Tajikistan sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Sejak tahun 2007, Kementerian Pendidikan negara tersebut telah melarang penggunaan pakaian Islami di lingkungan sekolah.
Kebijakan ini menimbulkan perdebatan karena Tajikistan merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Diperkirakan sekitar 95 hingga 98 persen warga negara tersebut memeluk agama Islam.
Spanyol Batasi Perayaan Idulfitri di Fasilitas Publik
Sementara itu di Spanyol, polemik terkait pembatasan kegiatan keagamaan Islam juga muncul di kota Jumilla, wilayah Murcia.
Melansir laporan Deutsche Welle, Ombudsman Spanyol tengah menyelidiki keputusan pemerintah kota Jumilla yang melarang penggunaan fasilitas publik seperti pusat komunitas dan arena olahraga untuk kegiatan sosial, budaya, maupun keagamaan yang tidak berkaitan langsung dengan pemerintah kota.
Larangan tersebut mencakup kegiatan perayaan hari besar umat Islam seperti Idulfitri dan Iduladha.
Kebijakan ini disahkan oleh pemerintah kota yang dipimpin Partai Rakyat (Partido Popular) setelah adanya usulan dari partai sayap kanan Vox.
Baca Juga : Lebaran Enaknya Liburan ke Mana? Ini Rekomendasi Destinasi Wisata yang Bisa Dikunjungi
Pemerintah kota menyatakan aturan tersebut bertujuan untuk menjaga nilai dan identitas budaya lokal. Namun sejumlah organisasi Muslim di Spanyol menilai kebijakan itu bersifat diskriminatif.
Presiden Federasi Organisasi Islam Spanyol, Mounir Benjelloun Andaloussi Azhari, menyebut pembatasan tersebut sebagai bentuk Islamofobia. Hal senada juga disampaikan Mohamed El Ghaidouni, sekretaris Persatuan Komunitas Islam Spanyol yang mewakili lebih dari 900 komunitas Muslim di negara tersebut. Ia menilai larangan tersebut sebagai Islamofobia yang terinstitusionalisasi.
Di sisi lain, Partai Vox di Murcia menyambut baik langkah tersebut melalui media sosial. Mereka menyebut kebijakan itu sebagai langkah awal untuk melarang festival Islam di ruang publik Spanyol.
Pemimpin Vox, Santiago Abascal, juga menegaskan bahwa Spanyol memiliki akar budaya Kristen yang harus dijaga. Dalam pernyataannya, ia bahkan menyebut bahwa Spanyol bukanlah Al-Andalus, merujuk pada masa kekuasaan Islam di wilayah tersebut yang berakhir pada tahun 1492 setelah penaklukan oleh kerajaan Katolik.
Sementara itu, Ombudsman Spanyol meminta klarifikasi kepada pemerintah kota Jumilla mengenai bagaimana kebijakan tersebut tetap dapat menjamin hak kelompok agama untuk menjalankan ibadah dan kegiatan keagamaan di ruang publik.
Sebagai informasi, sekitar 1.500 warga Muslim tinggal di kota Jumilla yang memiliki populasi sekitar 27.000 penduduk.
