JATIMTIMES - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang merekapitulasi usulan yang dapat diakomodasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang tahun 2027. Dari ribuan usulan yang masuk, sebagian telah ditetapkan sebagai prioritas setelah melalui proses verifikasi berjenjang.
Kepala Bappeda Kabupaten Malang, Tomie Herawanto, menyampaikan bahwa pada tahap pra-Musrenbang awal Maret 2026 tercatat sebanyak 3.049 usulan dari tingkat kecamatan. Usulan tersebut kemudian diverifikasi bersama perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang untuk menentukan skala prioritas.
Baca Juga : Perluas Pengawasan Keamanan, RT Berkelas Jadi Jalan Pasang CCTV Lingkungan Kota Malang
Setelah melalui proses tersebut, usulan kembali diverifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Hasilnya, sebanyak 1.986 usulan dinyatakan terakomodasi dalam Musrenbang RKPD 2027.
"Jumlah prioritas yang disetujui ada 2.810 usulan, tetapi yang terakomodir ada 1.986 usulan atau 70,68 persen dari total usulan disetujui," ungkap Tomie.
Selain usulan dari Musrenbang kecamatan, terdapat pula 4.914 pokok pikiran (pokir) dari DPRD Kabupaten Malang yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan pimpinan DPRD. Dari jumlah tersebut, sebagian masih dalam tahap verifikasi.
"Dari jumlah tersebut, 1.533 usulan atau 31,20 persen masih diverifikasi perangkat daerah sedangkan 3.381 usulan atau 68,80 persen sudah terverifikasi TAPD," beber Tomie.
Ia menegaskan tidak semua usulan dapat direalisasikan karena adanya keterbatasan dan penentuan skala prioritas. Beberapa usulan bahkan tidak dapat diproses karena bukan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.
"Tidak semua usulan dapat kami akomodir. Kami pilah-pilah lagi sesuai urgensi dan lainnya. Misalnya untuk jalan, jika yang diusulkan sudah masuk jalan provinsi, maka kami hilangkan," tegas Tomie.
Baca Juga : Pembangunan Gedung Sekolah Rakyat di Srigonco Bantur Malang Ditargetkan Selesai Juli 2026
Dari keseluruhan usulan yang masuk, mayoritas berkaitan dengan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan. Kondisi tersebut membuat sektor infrastruktur diproyeksikan menjadi fokus utama alokasi anggaran pada 2027.
Menurutnya, keberadaan infrastruktur jalan yang memadai berperan penting dalam memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini sejalan dengan tema pembangunan Kabupaten Malang tahun 2027 yang menitikberatkan pada penguatan ekonomi berbasis potensi lokal serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
"Implementasinya seperti meningkatkan ketahanan ekonomi melalui penguatan sektor-sektor lokal dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan sosial. Selain itu juga pengembangan kota sekunder seperti Karangploso, Pakisaji dan Singosari," pungkas Tomie.
