Jatim Times Network Logo
Poling Pilkada 2024 Agama Ekonomi Gaya Hukum dan Kriminalitas Kesehatan Kuliner Olahraga Opini Otomotif Pemerintahan Pendidikan Peristiwa Politik Profil Ruang Mahasiswa Ruang Sastra Selebriti Tekno Transportasi Wisata
Poling Pilkada 2024
Pemerintahan

Sekda Budiar Dorong Penggunaan DBHCHT 2026 untuk Peningkatan Kesejahteraan Petani Tembakau

Penulis : Tubagus Achmad - Editor : Sri Kurnia Mahiruni

07 - May - 2026, 20:40

Placeholder
Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Budiar (tengah) bersama jajaran kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Malang usai memberikan pengarahan dalam rangka optimalisasi DBHCHT Tahun 2026 di Cemara Ballroom, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Kamis (7/5/2026). (Foto: Dok. Prokopim Setda Kabupaten Malang)

JATIMTIMES - Sekretaris Daerah Kabupaten Malang mendorong para pengampu Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2026 untuk mengoptimalkan penggunaan dana tersebut dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani tembakau. 

Budiar menyampaikan, DBHCHT merupakan salah satu sumber pendanaan strategis dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya pada sektor kesehatan, penegakan hukum, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk para pekerja dan petani tembakau.

Baca Juga : Dari Hotel hingga Tempat Wisata, Ini Perusahaan Terbaik Peraih Nakers Award Kota Batu 2026

Pihaknya mengatakan, pada tahun 2026, Kabupaten Malang menjadi daerah penerima DBHCHT terbesar kedua di Provinsi Jawa Timur setelah Kabupaten Pasuruan. Dengan kondisi itu, diperlukan inovasi dan pengelolaan yang tepat agar manfaat DBHCHT benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat, utamanya bagi para petani tembakau. 

"Pemerintah Kabupaten Malang pada tahun 2026 merupakan daerah penerima DBHCHT terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Pasuruan. Untuk itu kita harus pandai-pandai membuat inovasi agar para petani tembakau juga dapat merasakan kesejahteraan," ungkap Budiar, Kamis (7/5/2026). 

Ia menjelaskan, bahwa terdapat tiga fokus utama dalam pemanfaatan DBHCHT, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan kesehatan dan penegakan hukum. Budiar secara khusus menyoroti kondisi kesejahteraan petani tembakau di Kabupaten Malang yang dinilai masih perlu mendapatkan perhatian lebih serius.

Menurut Budiar, para petani tembakau di Kabupaten Malang telah lama menggeluti sektor pertanian tembakau dan memiliki pengalaman yang cukup baik. Namun demikian, kesejahteraan para petani tembakau dinilai belum mengalami peningkatan yang signifikan. 

Bahkan, Budiar menyebut, kondisi ekonomi para petani tembakau masih kalah jauh dibandingkan dengan industri pabrik rokok. Sehingga sebagian besar petani tembakau masih hidup dalam kondisi sederhana.

Baca Juga : Pemkab Malang Buka Wacana Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Alun-alun

"Para petani tembakau di Kabupaten Malang sebenarnya sudah menanam tembakau sejak lama dan memiliki pengalaman yang baik. Akan tetapi, kesejahteraan mereka masih belum meningkat secara signifikan. Ini menjadi perhatian bersama agar ke depan para petani juga dapat menikmati hasil yang lebih baik," beber Budiar. 

Lebih lanjut, Budiar menyebut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) terus berupaya memberikan dukungan kepada para petani tembakau, di antaranya melalui bantuan sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian yang disalurkan setiap tahun.

"Bantuan tersebut diprioritaskan bagi wilayah sentra tembakau, khususnya kawasan Malang Selatan, mulai dari Dampit, Tirtoyudo, Donomulyo, hingga wilayah sekitarnya, untuk meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan petani tembakau," pungkas Budiar. 


Topik

Pemerintahan Petani Tembakaun DBHCHT Pemkab Malang



JatimTimes Media Terverifikasi Dewan Pers

UPDATE BERITA JATIM TIMES NETWORK

Indonesia Online. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com dengan klik Langganan Google News Jatimtimes atau bisa menginstall aplikasi Trenggalek Times News melalui Tombol Berikut :


Penulis

Tubagus Achmad

Editor

Sri Kurnia Mahiruni

Pemerintahan

Artikel terkait di Pemerintahan