JATIMTIMES – Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa, memberikan jawaban tegas dan emosional ketika menyampaikan sambutan dalam Rapat Paripurna dengan agenda terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Akhir Tahun 2025, di Gedung DPRD Jatim, Rabu (13/05/2026).
Sambutan tersebut merupakan respons langsung atas sorotan tajam fraksi-fraksi di DPRD Jatim terkait capaian kinerja tahun 2025 yang dinilai mengalami stagnasi di beberapa sektor kunci.
Baca Juga : PDIP DPRD Jatim: Pembangunan Jangan Berhenti di Statistik, Harus Nyata Dirasakan Rakyat
Dalam responsnya, Khofifah mengingatkan para legislator untuk lebih jeli memetakan kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sebelum melayangkan rekomendasi.
"Jadi menempatkan rekomendasi supaya sesuai dengan maqamnya. Ini banyak Gus-Gus, Neng-Neng di sini," ujar Khofifah dengan nuansa emosional merespons kritik dewan.
Sebelumnya, Pansus LKPJ DPRD Jatim membeberkan data Harapan Lama Sekolah (HLS) meleset dari target 13,54 tahun dengan realisasi hanya 13,44 tahun. Yang lebih krusial, indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) disebut mengalami stagnasi selama empat tahun berturut-turut.
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) masih berada di angka 8,39 tahun, terjadi stagnasi di kisaran kelas VIII SMP selama empat tahun berturut-turut (2022-2025). tulis laporan Pansus. Menanggapi hal itu, Khofifah menegaskan bahwa intervensi RLS berada di bawah kewenangan langsung Bupati/Wali Kota.
"Rata-rata lama sekolah ini delapan koma sekian. Itu kewenangan Bupati Wali Kota. Jadi kalau kemudian di-address ke Pemprov saya rasa ini juga salah maqam, salah tempat," tegasnya.
Sektor kesehatan juga tak luput dari sorotan. Pansus mencatat angka keberhasilan pengobatan (treatment success rate) Tuberkulosis hanya mencapai 88,17 persen dari target 90 persen. Selain itu, cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) hanya terealisasi 30,65 persen dari target 36 persen.
Khofifah membela bahwa meski target PKG tidak tercapai penuh, capaian Jatim tetap unggul secara nasional. "Pencapaiannya tertinggi kedua se-Indonesia. Tertinggi pertama adalah Jawa Tengah, tertinggi kedua adalah Jawa Timur dan kita jauh di atas rata-rata nasional," tandasnya.
Baca Juga : Rapat Pembahasan Dugaan Surat Tugas Palsu Audiensi Wabup Malang-Wapres Gibran Berlangsung Tertutup
Khofifah juga menjawab rekomendasi dewan terkait bunga KUR 3 persen yang dianggapnya salah alamat. "Jadi kalau ada rekomendasi, kemudian rekomendasinya minta bunga KUR 3 persen maka itu harus langsung ke Presiden, bukan menteri," jelasnya.
Terkait sorotan terhadap BUMD, Khofifah meminta dewan tidak memukul rata seluruh perusahaan daerah, terutama Bank Jatim yang meraih laba bersih tertinggi di antara seluruh Bank Pembangunan Daerah (BPD) se-Indonesia.
"Mohon dengan sangat Bapak Ibu yang terhormat ketika kita melihat BUMD, berkenankah kita memisahkan antara Bank Jatim dengan BUMD lainnya. Jangan digebyah-uyah, ini adik-adik mahasiswa kalau denger digebyah-uyah mereka bisa confuse," katanya.
Menambahkan klarifikasinya, Gubernur menjawab tudingan mengenai transparansi data dan tingginya belanja operasional. Ia merinci bahwa belanja operasional tersebut didominasi oleh pelayanan publik seperti dana BOS dan kesehatan.
"Jangan sampai nanti dianggap belanja operasional itu Gubernur jalan-jalan ke mana, Sekda jalan-jalan ke mana, pimpinan DPRD jalan-jalan ke mana, anggota-anggota fraksi DPRD jalan-jalan ke mana, bukan itu," tukasnya.
