JATIMTIMES - Upaya Universitas Brawijaya memperkuat reformasi birokrasi kembali menjadi sorotan dalam Workshop Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) Tahun 2026 dan Strategi Pembangunan ZI Tahun 2027, Jumat, (22/5/2026), Kampus negeri tersebut menegaskan bahwa tantangan pembangunan zona integritas tidak lagi sebatas administrasi atau pemenuhan indikator, melainkan menyentuh persoalan budaya kerja, integritas aparatur, hingga kualitas pelayanan publik di lingkungan perguruan tinggi.
Ketua Satuan Reformasi Birokrasi UB, Ngesti Dwi Prasetyo, mengatakan pembangunan zona integritas di UB telah dilakukan secara menyeluruh sejak 2023 di seluruh unit kerja. Menurutnya, terdapat dua fokus besar yang terus dibenahi kampus, yakni transformasi tata kelola birokrasi dan perubahan budaya kerja internal.
Baca Juga : Haflah Takrim Angkatan II MAN 2 Kota Malang Luluskan 84 Hafidz, Tahun Depan Bidik 100 Wisudawan
“Yang kita kerjakan bukan hanya perubahan tata kelola pelayanan agar lebih prima dan birokrasi lebih bersih, tetapi juga transformasi budaya kerja. Kata kunci pembangunan zona integritas itu integritas dan kompetensi,” ujarnya.
Ia menilai isu integritas di perguruan tinggi menjadi penting karena berkaitan langsung dengan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan tinggi. Karena itu, komitmen pengendalian gratifikasi hingga budaya antikorupsi disebut harus merasuk ke seluruh lini kampus, baik tenaga kependidikan maupun dosen.
Menurut Ngesti, reformasi birokrasi di lingkungan perguruan tinggi kini dituntut menghasilkan dampak nyata di masyarakat, bukan sekadar perubahan prosedur internal. Ia menyebut konsep “kampus berdampak” hanya dapat diwujudkan jika tata kelola kampus mampu berjalan secara bersih, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan publik.
“Harapannya dengan transformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas ini, UB mampu memberikan kontribusi nyata terhadap perubahan dan perkembangan kehidupan masyarakat yang lebih baik,” katanya.
Dalam evaluasi tiga tahun pembangunan ZI, UB mengakui masih terdapat sejumlah aspek yang perlu dibenahi, terutama terkait penguatan budaya kerja dan konsistensi implementasi di lapangan. Meski demikian, kampus mengklaim sejumlah langkah integrasi layanan publik mulai menunjukkan hasil.
UB, lanjut Ngesti, telah mengintegrasikan unit layanan terpadu dan pusat layanan terpadu sebagai bagian dari komitmen pelayanan prima. Selain itu, seluruh fakultas disebut telah menjalankan pembangunan zona integritas secara menyeluruh.
Salah satu capaian yang disorot adalah keberhasilan Fakultas Teknologi Pertanian yang kini berubah menjadi Fakultas Teknologi Pertanian dan Agroindustri Bisnis mempertahankan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian PANRB.
Baca Juga : Pengumuman SNBT 2026 Tinggal 3 Hari Lagi, Berikut Cara Cek Hasil Kelulusannya
“Status WBBM itu tetap melekat meskipun nomenklatur fakultas berubah. Dan unit-unit lain insyaallah terus berkomitmen menyusul menuju wilayah bebas dari korupsi,” jelasnya.
Sementara itu, Rektor UB, Prof. Widodo, menekankan bahwa tantangan birokrasi kampus ke depan terletak pada kemampuan beradaptasi terhadap perubahan zaman. Ia menyebut transformasi pola pikir menjadi faktor paling penting dalam membangun budaya pelayanan yang bersih dan profesional.
“Kita ingin mengajak semua untuk transform. Tata kelola birokrasi harus adaptif mengikuti perkembangan zaman. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana transform mindset untuk bisa melayani dengan baik dan melayani dengan bersih,” ujarnya.
Widodo menilai perubahan birokrasi tidak akan berjalan efektif tanpa perubahan perilaku aparatur di tingkat sehari-hari. Karena itu, transformasi pola pikir pelayanan dinilai harus menjadi budaya kolektif di lingkungan kampus.
“Transform mindset itu harus terimplementasi sehari-hari sehingga menjadi budaya pelayanan yang baik dan bersih,” tegasnya.
