JATIMTIMES - Rangkaian rapat kerja yang digelar Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DPRD Jawa Timur (Jatim) di Kota Batu terus berlanjut. Pada Kamis (18/12/2025) kemarin, giliran direksi PT Panca Wira Usaha (PWU) beserta jajaran anak perusahaannya yang dipanggil Pansus.
Ketua Pansus BUMD DPRD Jatim dr. Agung Mulyono menegaskan bahwa pembenahan BUMD harus dilakukan secara serius dan terarah. Menurutnya, BUMD tidak bisa lagi berjalan tanpa arah bisnis yang jelas dan terukur.
Baca Juga : Rapor sebagai Cermin Proses: Kepala MTsN 1 Kota Malang Tekankan Peran Orang Tua dalam Pendidikan Anak
Ia menilai, setiap BUMD wajib memiliki konsep bisnis yang kuat agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah. Karena itu, Pansus mendorong evaluasi mendalam terhadap perencanaan, program, hingga capaian keuntungan.
“BUMD harus punya arah yang jelas. Jangan banyak kegiatan tapi tidak menghasilkan apa-apa,” tegas Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim itu.
Pada rapat tersebut, Agung Mulyono juga menyoroti data yang disampaikan manajemen PT PWU yang dinilai masih belum lengkap dan belum cukup mendalam. Karena itu, Pansus akan melakukan pendalaman lanjutan dengan memanggil kembali jajaran direksi.
“Ini masih tahap awal. Rekomendasi Pansus nanti harus konkret, tapi tujuannya jelas, yakni perbaikan seluruh BUMD di Jawa Timur,” ungkap anggota DPRD Jatim tiga periode itu.
Dengan evaluasi yang lebih mendalam ini, dokter Agung berharap kinerja BUMD Jawa Timur ke depan mampu meningkat secara signifikan dan tidak tertinggal dibandingkan provinsi lain.
“BUMD Jawa Timur harus lebih berdaya, lebih profesional, dan mampu bersaing. Itu tujuan utama Pansus,” urainya.
Lebih lanjut, ia juga menekankan bahwa Pansus BUMD tidak bertujuan menghakimi kinerja direksi maupun manajemen. Justru Pansus ingin mengarahkan agar BUMD memiliki visi yang jelas, target yang terukur, dan dikelola secara lebih profesional.
“Kami ingin BUMD Jawa Timur lebih berdaya, lebih fokus, dan lebih profesional, sehingga mampu bersaing dan memberi manfaat nyata bagi daerah,” tandasnya.
Baca Juga : Viral Wali Kota Eri Ikuti Budaya Sandur Madura, Pengamat: Surabaya Dikenal sebagai Kota Multikultural
Terkait hal ini, ia juga membeberkan konsep 3J dalam evaluasi BUMD Jatim. Pertama, jelas performanya, baik dari sisi financial maupun non-financial. Kinerja BUMD tidak hanya diukur dari laba, tetapi juga tata kelola, kontribusi ekonomi, pelayanan publik, serta dampak sosial.
Kedua, jelas program dan perencanaannya. Setiap BUMD harus memiliki arah usaha yang fokus, terukur, dan berbasis core business, bukan sekadar banyak kegiatan tanpa hasil nyata.
Ketiga, jelas profitnya. Keuntungan harus konkret, signifikan, dan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan sekadar angka kecil yang tidak memberi nilai tambah.
Menurut dia, tanpa kejelasan perencanaan, BUMD akan kesulitan menentukan fokus usaha. Begitu pula tanpa program dan chord bisnis yang tepat, aktivitas usaha hanya akan berjalan rutinitas tanpa nilai tambah.
“Yang paling penting itu ujungnya. Harus jelas keuntungannya. Kalau profitnya kecil, ramai tapi tidak berdampak, itu tidak ada artinya bagi BUMD,” urai Agung Mulyono.
