JATIMTIMES – Pemerintah Kota Batu mencatatkan angka kemiskinan yang menyusut hingga menyentuh posisi 2,86 persen. Capaian ini menjadi fondasi kuat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 yang kini mulai dimatangkan. Namun, masalah rasio ketimpangan sosial menjadi pekerjaan rumah tersendiri.
Kepala Bapelitbangda Kota Batu, Bangun Yulianto, memaparkan bahwa capaian makro ekonomi Kota Batu secara umum telah berada di dalam jalur target yang ditetapkan. Selain menekan angka kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Batu juga melesat ke angka 80,35, melampaui rentang target yang dipatok sebelumnya.
Baca Juga : RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (RLPPD) KOTA MALANG TAHUN 2025
"Dari sektor pencapaian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, angka kemiskinan kita menurun di posisi 2,86 persen. IPM kita juga sangat membanggakan di angka 80,35, di mana target awal kita berada di kisaran 80,26," ujar Bangun Yulianto, belum lama ini.
Meski indikator kesejahteraan menunjukkan tren hijau, Bangun memberikan catatan kritis terkait rasio ketimpangan yang masih berada di atas ambang batas target. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan berarti banyak jika tidak dibarengi dengan pemerataan di seluruh lapisan masyarakat.
"Yang perlu kita waspadai adalah rasio ketimpangan. Ini menjadi PR bersama bagaimana kita harus bisa memperkecil celah ini untuk tahun-tahun ke depan. Oleh sebab itu, tema RKPD 2027 kita arahkan pada penguatan pemerintahan desa dan kelurahan serta pemberdayaan masyarakat," tegasnya.
Selain ketimpangan, tingkat pengangguran terbuka yang berada di posisi 3,52 persen juga menjadi perhatian serius. Pemkot Batu berkomitmen untuk mengintervensi sektor-sektor produktif guna menciptakan lapangan kerja baru, terutama melalui penguatan UMKM dan sektor pariwisata berbasis kerakyatan.
Guna mewujudkan pemerataan tersebut, Pemkot Batu menyiapkan berbagai program insentif sosial dan pelayanan kesehatan. Mulai dari bantuan insentif bagi 2.067 takmir dan tempat ibadah, petugas pemakaman, hingga penguatan fasilitas kesehatan di 193 posyandu yang tersebar di 24 desa/kelurahan.
"Semua usulan yang masuk dari Musrenbang tingkat desa hingga kecamatan, terutama di sektor infrastruktur dan penguatan ekonomi, akan menjadi bahan pertimbangan utama. Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan di 2027 benar-benar berdampak pada penurunan ketimpangan dan peningkatan daya saing daerah," pungkas Bangun.
