JATIMTIMES - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang mendorong korban kekerasan maupun masyarakat yang melihat peristiwa kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat memanfaatkan layanan laporan di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) maupun UPT PPA Dinsos-P3AP2KB Kota Malang.
Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang Donny Sandito Widoyoko menyampaikan, bahwa Puspaga dan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) merupakan sarana yang disediakan untuk memberikan pelayanan kepada para perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, baik fisik maupun psikis.
Baca Juga : Fakta-Fakta Ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading: 50 Korban, Pelaku Diduga Siswa Gunakan Senjata Mainan
"Misalnya ada kejadian kekerasan kami tidak melihat jumlahnya, tapi yang penting korban bisa kita selamatkan. Sehingga harapan kami, masyarakat berani speak up melalui sarana Puspaga maupun UPT PPA. Yang merasa jadi korban segera melapor ke kami, sehingga bisa segera kita tangani," ungkap Donny kepada JatimTIMES.com.
Pihaknya pun mengapresiasi kepada para korban kekerasan yang mulai menunjukkan keberaniannya untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Puspaga maupun UPT PPA. Pada tahun 2024 lalu sudah ada 120 laporan korban kekerasan ke Puspaga maupun UPT PPA. Sedangkan per Oktober 2025, sudah ada 165 laporan korban kekerasan. Sehingga terjadi kenaikan sekitar 37,5 persen.
Mantan Camat Kedungkandang itu menyampaikan, bahwa Puspaga merupakan sebuah layanan yang diberikan oleh Dinsos-P3AP2KB Kota Malang, mulai dari tingkat kota hingga kelurahan. Di mana layanan Puspaga sendiri langsung menyentuh ke lingkungan keluarga.
"Puspaga itu penting karena langsung menyentuh ke keluarga. Sehingga jika terjadi permasalahan-permasalahan semisal KDRT dan lainnya itu bisa diselesaikan sebelum kejadian itu terjadi. Jadi pencegahan dan penanganan kasus," jelas Donny.
Pria yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Humas (sekarang Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan) Sekretariat Daerah Kota Malang ini menambahkan, jika terjadi peristiwa kekerasan yang sifatnya ringan, tidak langsung ke jalur hukum.
"Kalau kekerasan yang sifatnya masih ringan tidak langsung ke jalur hukum. Tapi kalau sudah ada tindak pidananya ya kami langsung ke unit PPA Polresta Malang Kota," imbuh Donny.
Lebih lanjut, Donny menuturkan, bahwa Puspaga Kota Malang saat ini sedang melalui proses verifikasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada seluruh masyarakat Kota Malang.
"Kemudian di masing-masing kecamatan untuk sementara sudah ada Puspaga. Memang masih belum optimal, cuma teman-teman di tingkat kecamatan, melalui ketua TP PKK di kecamatan masing-masing juga mulai belajar membentuk Puspaga ini dengan melengkapi persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang ada di Puspaga," pungkas Donny. (ADV)
