JATIMTIMES – Pemerintah Kota Blitar kembali menorehkan capaian membanggakan di tingkat nasional. Dalam ajang Penilaian Program Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi 2025 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI) di Balai Kota Kusumo Wicitro, Kamis (6/11/2025), Kota Blitar berhasil meraih nilai 92,15 dengan kategori “Istimewa”.

Capaian ini menegaskan posisi Blitar sebagai salah satu daerah di Indonesia dengan komitmen kuat terhadap transparansi, integritas, dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Dari total 36 daerah yang disurvei oleh KPK tahun ini, Kota Blitar menjadi satu dari tiga daerah percontohan nasional, bersama Kota Mataram dan Kabupaten Minahasa Tenggara.

Evaluasi dan Penghargaan

Dalam kegiatan yang dihadiri pimpinan KPK, pejabat kementerian, dan jajaran Pemkot Blitar, tim penilai KPK memaparkan hasil evaluasi implementasi indikator Kota Antikorupsi. Penilaian tersebut mencakup aspek pencegahan korupsi, pengawasan internal, regulasi pelayanan publik, serta partisipasi masyarakat.

Baca Juga : Syarat Pendaftaran Magang Nasional Batch 2 yang Resmi Dibuka Kembali

Wakil Ketua KPK RI, Ibnu Basuki Widodo, menyampaikan bahwa nilai yang diperoleh Kota Blitar menunjukkan kemajuan signifikan dalam membangun sistem pemerintahan yang transparan. Ia menjelaskan, kategori Istimewa hanya diberikan kepada daerah dengan nilai di atas 90, dan Blitar menjadi satu-satunya kota di Jawa Timur yang mencapai ambang tersebut pada tahun ini.

“Kota Blitar ini bagus dalam pencegahan korupsi. Nilainya 92,15, termasuk kategori istimewa,” ujar Ibnu. Ia menambahkan, penilaian KPK tidak hanya berhenti pada angka, tetapi berlanjut pada upaya menjaga keberlanjutan sistem antikorupsi di lingkungan pemerintahan.

Menurutnya, berbagai inovasi Pemkot Blitar seperti Mall Pelayanan Publik (MPP), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), serta penerapan transaksi nontunai menjadi contoh nyata upaya pencegahan praktik gratifikasi. Regulasi yang membatasi interaksi langsung antara vendor dan pejabat publik juga dinilai efektif mencegah konflik kepentingan.

Ibnu menekankan, keberhasilan Kota Blitar tidak hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga teladan bagi kabupaten/kota lain di Indonesia. Ia berharap capaian ini dapat terus dijaga sebagai bagian dari perjalanan menuju Indonesia Emas 2045.

 “Yang kita harapkan bukan sekadar nilai, tetapi keberlanjutan. Tidak ada korupsi di segala sektor dan semua faktor. Kota Blitar bisa menjadi contoh bagi daerah lain,” tutur Ibnu Basuki.

Komitmen Pemerintah Kota

Wali Kota Blitar H. Syauqul Muhibbin atau akrab disapa Mas Ibin, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas hasil yang diraih. Ia menyebut kehadiran pimpinan KPK dan para pejabat kementerian sebagai kehormatan sekaligus momentum berharga bagi Kota Blitar untuk terus berbenah.

 “Kami sangat bangga sekaligus berterima kasih karena KPK telah membimbing dan mengarahkan kami menjadi kota yang terbuka, akuntabel, dan terbebas dari tindak pidana korupsi,” ujar Mas Ibin.

Ia menegaskan bahwa predikat Kota Antikorupsi bukan sekadar penghargaan simbolik, melainkan cerminan budaya kerja yang sudah tertanam di seluruh lapisan birokrasi. Bagi dirinya, pemerintahan yang bersih bukan tujuan akhir, tetapi cara untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal dan berkeadilan bagi masyarakat.

“Harapan kami, semangat antikorupsi ini bukan hanya simbol, tetapi menjadi keseharian seluruh penyelenggara negara, dari kepala daerah hingga staf pelaksana,” ungkapnya.

Mas Ibin menjelaskan, Pemerintah Kota Blitar selama ini berupaya memperkuat sistem pencegahan korupsi melalui digitalisasi pelayanan, penguatan fungsi pengawasan internal, serta pembinaan etika dan integritas bagi ASN. Prinsip yang dipegang, katanya, sederhana namun tegas: melayani dengan hati, bekerja dengan transparansi.

Selain itu, Pemkot Blitar juga terus mendorong partisipasi publik melalui keterbukaan informasi dan kanal aduan masyarakat yang mudah diakses. Langkah-langkah tersebut, menurutnya, menjadi bagian penting dari perjalanan Blitar menuju tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan responsif.

Teladan Nasional

Keberhasilan Blitar menembus nilai “Istimewa” mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Tim penilai menilai, konsistensi Blitar dalam menjaga integritas publik tidak hanya tercermin dalam sistem birokrasi, tetapi juga pada perilaku aparatur dan kesadaran masyarakat.

Kota ini, menurut KPK, telah memiliki regulasi internal yang jelas untuk mencegah pertemuan langsung antara pejabat dengan pihak ketiga dalam proses perizinan maupun pengadaan barang/jasa. Selain itu, penerapan sistem digital berbasis aplikasi di berbagai sektor pemerintahan terbukti mempercepat pelayanan sekaligus menutup celah potensi penyimpangan.

Baca Juga : Museum Festive Vaganza 2025 Angkat Pamor Museum Mpu Purwa, Jumlah Kunjungan Lampaui Tahun 2024

Ibnu Basuki mencontohkan, penggunaan sistem transfer nontunai dalam pembayaran retribusi maupun layanan publik menjadi salah satu praktik terbaik yang patut ditiru. “Kalau semua sudah transparan dan digital, tidak ada lagi ruang untuk tambahan di luar aturan,” ujarnya.

Ia juga menilai, langkah Kota Blitar membangun Mall Pelayanan Publik menjadi bukti nyata reformasi birokrasi berjalan efektif. Inovasi ini memudahkan warga mengakses lebih dari 100 jenis layanan dalam satu lokasi tanpa perlu menemui pejabat atau kepala dinas.

Inspirasi dari Kota Proklamator

Dalam sambutannya, Mas Ibin sempat menyitir semangat Bung Karno yang bersemayam di Kota Blitar sebagai inspirasi moral bagi penyelenggara pemerintahan. Menurutnya, nilai-nilai kejujuran dan pengabdian yang diwariskan oleh Sang Proklamator menjadi fondasi etika politik dan birokrasi di Blitar.

Ia menyebut, predikat “Kota Antikorupsi” harus dimaknai sebagai tanggung jawab bersama, bukan kebanggaan semata. Pemerintah Kota akan terus menindaklanjuti rekomendasi dari KPK dan kementerian terkait untuk memperkuat aspek-aspek yang dinilai masih perlu peningkatan.

“Pemerintahan yang bersih menuntut keberanian untuk terus berbenah dan keterbukaan terhadap masukan.Kami yakin, dengan pendampingan KPK dan sinergi semua pihak, Blitar akan semakin matang dalam membangun sistem yang efektif dan berkeadilan,” katanya. 

Langkah Berkelanjutan

Kota Blitar dijadwalkan akan menerima penghargaan resmi sebagai Kota Percontohan Antikorupsi Nasional pada puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Yogyakarta, Desember mendatang.

Mas Ibin menyebut, penghargaan tersebut akan menjadi motivasi tambahan bagi Pemkot Blitar untuk terus berinovasi, terutama di tengah tantangan keterbatasan anggaran akibat pemotongan transfer pusat. Ia berharap, pengakuan dari KPK dapat menjadi dorongan moral sekaligus peluang untuk mendapatkan dukungan lebih besar dari pemerintah pusat.

“Kami tetap berusaha semaksimal mungkin. Penghargaan ini menjadi motivasi agar kita semakin fokus melayani masyarakat dengan baik, tanpa kebocoran anggaran, tanpa penyimpangan,” ujar Mas Ibin.

Wakil Ketua KPK menutup kegiatan dengan pesan agar keberhasilan Blitar dijaga melalui edukasi publik dan partisipasi masyarakat. Ia menekankan pentingnya peran media dalam mengabarkan langkah-langkah positif pemerintah daerah, sekaligus menumbuhkan kesadaran publik terhadap bahaya korupsi.

 “Kita tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan masyarakat dan media. Melalui publikasi positif seperti ini, semangat antikorupsi akan menular dan menjadi budaya bersama,” kata Ibnu Basuki.